StrukturOrganisasi Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; (BPJPH) Mulai 17 Oktober 2019, para pelaku usaha, baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, jasa dan barang gunaan lainnya dapat mendaftarkan produknya ke BPJPH melalui Satgas Halal Kabupaten/kota yang berada di Kantor Kemenag Kabupaten/kota untuk mendapatkan sertifikasi halalSekarang logo halal ini sudah menjadi tren yang cukup menggembirakan dan menjadi tren global. Yang mengagetkan bagi kami 40 negara ini mayoritas negara-negara non Muslim, minoritas Muslim, dan mayoritas adalah negara sekulerJakarta ANTARA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menerima pendaftaran 97 Lembaga Halal Luar Negeri LHLN dari 40 negara untuk mendapatkan asesmen BPJPH guna menyamakan standar regulasi halal yang ada di Indonesia. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyebutkan 40 negara tersebut meliputi antara lain tiga negara Timur Tengah, dua negara Australia dan Oseania, satu negara Afrika, tujuh negara Amerika dan Amerika Latin, serta 15 negara Eropa. "Sekarang logo halal ini sudah menjadi tren yang cukup menggembirakan dan menjadi tren global. Yang mengagetkan bagi kami 40 negara ini mayoritas negara-negara non Muslim, minoritas Muslim, dan mayoritas adalah negara sekuler," ujar Aqil dalam taklimat media yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat. Dengan demikian, ia menilai negara-negara tersebut cenderung menganggap penting sertifikasi halal karena produk halal sudah meluas bukan hanya soal agama, tetapi juga menjadi soal industri produk dan berkaitan dengan segmen pasar serta perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, misalnya, seperti untuk ekspor dan impor produk-produk halal bagi konsumsi 2,2 miliar penduduk Muslim di seluruh dunia dari negara-negara Timur Tengah, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selain itu, penduduk Muslim dunia tentunya ingin menikmati pelayanan tambahan yang terkait dengan produk halal, baik restoran, kuliner, hotel, maupun tempat tempat lainnya. "Hal-hal ini yang membuat bahwa halal itu sudah menjadi tren global," tuturnya. Untuk itu, kata Aqil, maka 97 LHLN mendaftar ke BPJPH untuk melakukan asesmen. Jika produk dan jasanya sudah sesuai dengan regulasi Indonesia setelah hasil asesmen, maka akan ditandatangani nota kesepahaman agar saat produk dan jasa lembaga-lembaga tersebut masuk ke Indonesia, tidak perlu lagi diberi sertifikat, cukup diregistrasi-kan saja. Langkah yang sama juga akan berlaku kepada produk-produk Indonesia yang diekspor ke negara -negara tersebut, sehingga menjadikan sebuah rekognisi produk dan jasa halal antar negara. Sejauh ini, dirinya mengungkapkan seluruh proses asesmen itu berjalan cukup lancar meski terdapat beberapa hambatan, di antaranya dokumen yang belum lengkap, produk tidak sesuai, hingga biaya. Baca juga Jepang ingin tingkatkan sertifikasi halal obat dan alat kesehatan Baca juga BPJPH 731 ribu produk sudah bersertifikat halal sejak 2019 Baca juga BPJPH buka layanan konsultasi sertifikasi halal di ISEF 2022Pewarta Agatha Olivia VictoriaEditor Ahmad Buchori COPYRIGHT © ANTARA 2022
2 LPH Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, di Provinsi Jawa Barat 3. LPH Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, di Provinsi Riau 4. LPH Universitas Brawijaya, di Provinsi Jawa Timur. 5. LPH Universitas Hasanuddin, di Provinsi Sulawesi Selatan 6. LPH Bersama Halal Madani, di Provinsi Sumatera Barat 7.
Home Ekonomi & Makro 10 Provinsi Terpilih Harga Cabai Merah Tertinggi Kamis, 8 Juni 2023 A Font Kecil A Font Sedang A Font Besar Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga cabai merah per kg harian di pasar modern di beberapa provinsi tercatat Rp 70,23 ribu per kg, data per Kamis, 08 Juni 2023. Secara keseluruhan, rata-rata minggu ini turun dibandingkan rata-rata minggu sebelumnya yang tercatat Rp. 72,37 ribu per kg. Harga cabai merah harian di pasar modern Kalimantan Utara menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual Rp 100 ribu per kg. Dibandingkan sebulan lalu, harga cabai merah di provinsi ini lebih tinggi. Sebelumnya tercatat pada angka per kg. Sementara di pasar modern Gorontalo, harga cabai merah dijual seharga Rp per kg dan menjadi yang termahal kedua di dalam negeri. Kemudian di urutan ketiga, harga cabai merah di Papua Barat seharga Rp per kg, Kalimantan Timur Rp per kg, dan Kalimantan Barat Rp per kg. Sementara itu, terdapat delapan provinsi dengan penjualan harga cabai merah di bawah rata-rata nasional. Tiga provinsi dengan harga jual cabai merah terendah adalah Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Aceh. Data Terkait Data Stories Terkini Topik Trending Databoks Indonesia Portal data ekonomi dan bisnis. Bagian dari Katadata Indonesia. Bogor Progres vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor mencapai 55,9% dan disebut Wali Kota Bogor Bima Arya sebagai tercepat kedua di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Bima pun menargetkan Kota Bogor tercepat pertama menuntaskan vaksinasi di Jabar. "Per hari ini sudah 55% warga Kota Bogor yang divaksin. Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura BPTPH Provinsi Jawa Barat Profile BPTPH Tupoksi BPTPH diantaranya melakukan Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim DPI. Di bawah BPTPH ada 5 Sun Unit Pengamatan dan Peramalan OPT dan 1 Kimia Agro di Lembang. BPTPH merupakan salah satu UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. BPTPH menangani masalah OPT Organisme Pengganggu Tanaman, DPI dan pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan pupuk dan pestisida serta bahan pengendali lainnya. Di bawah BPTPH ada 5 Sub Unit Wilayaj Pengamatan, yaitu Sub Unit Wilayah 1 meliputi Purwakarta, Katawang, Bekasi dan Kota Bekasi. Sub Unit Wilayah 2 meliputi Sukanumi, Kota Sukabumi, Bogor dan Kota Bogor. Sub Wilayah 3 meliputi Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kuningan dan Cirebon. Sib Wilayah 4 meliputi KabupatenTasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran. Sub Wilayah 5 meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat, Garut dan Sumedang. Petugasna disebut dg PPOPT Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman. Wilayah kerjanya kecamatan, 1 orang 1 kecamatan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu SLPHT, Penerapan Pengendalian Hama Terpadu PPHT, dan lain-lain. 1 lagi Kimia Agro di Cikole Lembang yg menangani masalah residu pestisida dan pengujian kandungan unsur hara pada pupuk organik serta mikro organisme pada tanah. IV Jawa Barat dan Banten, beberapa perguruan tinggi yang berada di wilayah LLDIKTI Wil. 4, Indonesia Qatar - Kuwait Business Council (IQKBC) yang membahas peluang kerjasama akademik dengan perguruan tinggi (PT) di Qatar dan Kuwait, Rabu (13/07/2022). Solo - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH membuka rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal untuk sejumlah wilayah. Di Jateng, mereka akan membuka kesempatan untuk 800 rekrutmen ini dilakukan secara online melalui laman mulai 15-31 Agustus 2022."Para Pendamping PPH ini nantinya bertugas untuk membantu proses sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha self declare," jelas Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dikutip dari detikFinance, Jumat 12/8/2022. Adapun rekrutmen ini digelar di beberapa provinsi, yaitu Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara."Provinsi-provinsi ini menjadi target percepatan sertifikasi halal semester ke-2 tahun 2022 ini," jelas Aqil."Para pelamar nantinya akan mengikuti pelatihan Pendamping PPH di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LPPPH yang mereka pilih. Selanjutnya bila lulus dan mendapatkan sertifikat, berhak menjadi Pendamping PPH," ulas Aqil ini kuota rekrutmen Pendamping PPH di tiap-tiap 242 orangBanten 100 orangDI Yogyakarta 114 orangDKI Jakarta 318 orangJawa Barat orangJawa Tengah 800 orangJawa Timur 239 orangKalimantan Timur 11 orangKepulauan Bangka Belitung 33 orangRiau 17 orangSulawesi Tengah 400 orangSumatra Selatan 205 orangSumatra Utara 100 orang Simak Video "Indonesia Menuju Pusat Perdagangan Produk Halal Dunia 2024" [GambasVideo 20detik] ahr/mbr BadanPenyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama segera menerbitkan sertifikat halal vaksin Merah Putih setelah melalui audit produk di Nomor Katalog Publikasi / ISBN -Tanggal Rilis 2023-06-06Ukuran File MB Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Jawa Barat 2022 menyajikan informasi ringkas mengenai hasil pelaksanaan pendataan KSA Padi 2022. Selain itu, ringkasan eksekutif ini juga menyajikan angka sementara luas panen dan produksi padi periode Januari-April 20223 berdasarkan pendataan KSA Padi Januari 2022. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN -Tanggal Rilis 2023-06-02Ukuran File MB Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Provinsi Jawa Barat Februari 2023 merupakan publikasi yang berisi indikator hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Februari 2023. Terdapat beberapa indikator utama ketenagakerjaan yang disajikan hasil pengukurannya pada booklet ini. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN -Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Publikasi Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Jawa Barat 2022 menyajikan data Indeks Harga Konsumen IHK dan inflasi per kelompok pengeluaran gabungan 7 kota di Jawa Barat tahun 2022. Data Inflasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel dengan ulasan singkat untuk memudahkan pengguna data. Publikasi ini menggunakan data hasil Survei Harga Konsumen SHK yang dilaksanakan secara rutin dengan data dasar hasil Survei Biaya Hidup SBH 2018 atau tahun dasar 2018 2018=100. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2477-3867Tanggal Rilis 2023-05-22Ukuran File MB Publikasi Nilai Tukar Petani Jawa Barat 2022 merupakan publikasi BPS yang bersumber dari data primer hasil pengumpulan data di 18 Kabupaten di Jawa Barat. Secara bulanan sepanjang dari 2020 sampai 2022 dari perkembangan Indeks Harga Diterima, Indeks Dibayar serta Nilai Tukar Petani NTP tersaji mencakup subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan, selain Inflasi Pedesaan dan Indeks Upah Buruh Tani. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2714-9218Tanggal Rilis 2023-05-09Ukuran File MB Publikasi Tinjauan Ekonomi Provinsi Jawa Barat 2022 merupakan publikasi yang menyajikan indikator makro ekonomi regional Jawa Barat dan perbandingannya dengan kondisi nasional. Kemudian juga diulas secara ringkas indikator makro ekonomi Produk Domestik Regional Bruto PDRB, Neraca Perdagangan, Inflasi, APBD, Pariwisata dan Ketenagakerjaan. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh PeraturanDaerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan sebagaimana yang ditetapkan oleh BPJPH. 16. Pelaku Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah tenaga kerja, pengelola keuangan sosial syariah, pemilik bisnis dan badan usaha. The steps of the halal certification process Halal certification in Indonesia involves 3 parties, they are BPJPH, LPPOM MUI as a halal assessment body LPH, and MUI. BPJPH organizes halal product assurance. LPPOM MUI conducts document adequacy checks, audit scheduling, audit implementation, conducts auditor meetings, issues audit memorandums, submits minutes of audit results at MUI Fatwa Commission meetings. MUI through the Fatwa Commission determines the halalness of products based on the results of the audit and issues the MUI Halal registering for halal certification, the company must have implemented the Halal Assurance System HAS in accordance with government regulations and HAS 23000. For the proper implementation of HAS, the company needs to first understand the HAS criteria required in HAS 23000. A brief explanation of the HAS criteria in HAS 23000 can be seen here. HAS 23000 is organized based on several themes according to the company’s business processes. LPPOM MUI provides the thematic HAS 23000 book for companies who want to understand more deeply the requirements of the halal assurance system. Books are available in the form of printed books and e-books that can be ordered here. In addition, companies can also participate in HAS training organized by a competent HAS training for halal certification begins with submitting an application for STTD to BPJPH. Information regarding the STTD application and the documents required by BPJPH can be found on the Furthermore, the company should choose LPPOM MUI for product halal inspection. Registration to LPPOM MUI is done online using the CEROL system through the website Guidelines for procedures for halal certification registration in the CEROL system can be found here. In the CEROL online system, companies need to fill in registration data, facility data, product data, material data, material vs product matrix data, and upload the required number of documents. The documents that need to be uploaded by the company for further product halal assessment process 01 Previous Halal Decree for the same product group specifically for development or renewal registration. 02 HAS / SJPH Manual only for new registration, development with HAS B status, or renewal registration. 03 Latest HAS Status/Certificate only for development or renewal registration. 04 Production process flow chart for halal-certified products for each type of product. 05 Statement from the production facility owner that the facilities that are in direct contact with materials and products including auxiliary equipment are not shared to produce halal products with the products containing pork and its derivatives. If the facilities have been used to produce products containing pork and its derivatives, 7 seven times cleaning by water with 1 one among them by using soil, soap, detergent, or chemicals that can remove the smell and color has been conducted. 06 List of addresses of all production facilities, including tolling manufacturers and warehouses for intermediate materials/products. Specifically, for restaurants, the informed facilities include the head office, external kitchens, warehouses, and outlets. Especially for gelatin products, if the raw materials skin, bone, esophagus, bone chips, and/or ossein are not halal-certified, the addresses of all the raw materials suppliers must also be included. 07 Evidence of the dissemination of halal policies. 08 Evidence of competence of the halal management team, such as halal supervisor certificate, external training certificate, and/or proof of internal training attendance list, training materials, and training evaluation. Specifically, for registration of facility development, evidence of internal training at the new facility is required. 09 Evidence of HAS internal audit implementation. 10 Evidence of company licenses such as Business Identification Number, Industrial Business Permit, Micro and Small Business Permit, Trading Business Permit SIUP, or Certificate of Existence of Production Facilities issued by the local, regional apparatus for companies located in Indonesia. 11 Certificates or evidence of the application of a quality system or product safety if any, such as HACCP, GMP, FSSC 22000, or Good Manufacturing Practices GMP 12 The Registration Receipt STTD from BPJPH For abattoir/slaughterhouse, there are several additional information 02 Slaughtering method manually or mechanically 03 Stunning method no stunning/mechanically/electrically Furthermore, more complete information on policies and procedures can be downloaded by companies after the companies register through the CEROL-SS23000 online system. Makanyatadi saya laporkan di rapat pimpinan MUI, walaupun sudah masuk permintaan dari BPJPH, tetap kami tidak bisa memproses," katanya. Ketiga, guna menghindari adanya benturan kepentingan, LPPOM MUI mengusulkan agar pemerintah menggunakan peraturan peralihan di Pasal 59 dan Pasal 60 UU JPH. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Pembukaan Bimtek Peningkatan dan Penilaian Maturitas Level 3 Kota Bogor Tahun 202312 Mei 2023 162526 / jabar / dibaca 771 kali / Kat Konsultasi, Asistensi dan Bimtek BOGOR 9/5/2023 - Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sopiah Dwikorawati, membuka bimbingan teknis peningkatan dan penilaian maturitas level 3 SPIP Kota Bogor Tahun 2023. Peserta yang hadir adalah sekretaris dan admin dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah OPD se-kota Bogor. Pelantikan Auditor Madya12 Mei 2023 155146 / jabar / dibaca 383 kali / Kat Kegiatan Sosial, Seremonial Pada Hari Selasa, 14 Februari 2023, telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional Auditor Madya di Aula Edelweiss Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Koordinasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran TA 2023 pada Pemprov Jawa Barat12 Mei 2023 155205 / jabar / dibaca 822 kali / Kat EvaluasiPada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di ruang Lokantara Gedung Sate Nomor 22 Bandung, diadakan Pertemuan antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Samono dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Arsip Berita SERAMBI INFOGRAFIS MUIProvinsi Jawa Barat. 10,185 likes · 10 talking about this. Religious organization. Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt memberikan masukan kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI terkait logo Halal Indonesia yang baru. Pasalnya, beberapa hari ini logo halal dari Kementerian Agama Terutamadi wilayah Jawa Barat sebagai provinsi kedua terbanyak yang memanfaatkan fasilitas pinjaman online di Indonesia. "Menariknya pada akhir 2021, masih ada outstanding pinjaman sebesar Rp 7,4 triliun dan jenis pinjaman menjadi didominasi oleh produktif dengan persentase 56 persen," katanya.